LABUHANBATU MULAI 2008-2010 DAPAT ALOKASI PROGRAM PAKET RP 4,5 MILYAR

Bupati Labuhanbatu HT Milwan membentuk kelompok kerja (Pokja) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) untuk tahun 2008. Pembentukannya dalam suatu acara di ruang data Pemkab disaksikan konsultan manajemen wilayah (KMW) Sumatera Utara, Selasa (26/8).

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Plt Sekdakab Drs Karlos Siahaan mengatakan, usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah melalui berbagai program, salah satunya program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP).

Berbagai program kemiskinan terdahulu

dilaksanakan bersifat parsial, sektoral dan charity, dalam pelaksanaannya masih terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial dan belum menyentuh akar permasalahan.

“Oleh sebab itu, untuk memfokuskan dan memperluas pola pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Maka mulai tahun 2008 ini secara bertahap program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dikonsolidasikan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) yang merupakan gerakan nasional dan menjadi kerangka kebijakan, acuan serta pedoman dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh, dari dan untuk masyarakat secara mandiri,” katanya, di ruang data kantor bupati.

Pendekatan yang digunakan PNPM Mandiri, antara lain; lokus program berada di kecamatan, masyarakat merupakan pelaku utama, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Katanya, Kabupaten Labuhanbatu mulai tahun 2008-2010 mendapat alokasi program Paket Rp4,5 M yang diperuntukkan kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi. Program dimaksud merupakan komponen P2KP, untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat kota. Komponen Paket juga dimaksudkan sebagai pembelajaran untuk mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki pemerintah atau kelompok peduli (channeling).

“Untuk mencapai tujuan tersebut tentu bukan persoalan yang mudah, perlu adanya upaya dari semua pihak untuk terus menerus melakukan proses pemberdayaan,” ujar bupati.

Kabid Sosial Bappeda Labuhanbatu Hobol ZR, seusai acara itu kepada SIB menyebutkan P2KP itu di Labuhanbatu tahun ini dikhususkan ke Kecamatan Rantauselatan. Pesertanya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat Rantauselatan (9 kelurahan). Tahun 2009, rencananya seluruh kecamatan akan mendapat PNPM.

Katanya, masyarakat/keluarga miskin di Labuhanbatu sesuai data BPS tahun lalu 62.146 KK dan setelah diteliti untuk penerima Bantuan Langsung Tunai sekitar 4.813 tidak layak sehingga yang layak itu hanya 57.333 Rumah tangga sasaran (RTS) menerima BLT subsidi BBM.

Dia mengharapkan masyarakat dapat mensinergikan program Pemda dengan BKM dan menyesuaikan RPJM kabupaten dengan kelurahan serta P2KP tidak lagi salah sasaran.
SUMBER : www.pnpm-mandiri.org
Sumber: Harian Sinar Indonesia Baru Online