Pemkab Labuhanbatu Selatan Rencanakan Bangun SDN di Perbatasan Sumut-Riau

LABUHANBATU SELATAN-Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) akan membangun SD Negeri di kawasan perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Riau di Dusun Cindur, Kecamatan Torgamba. Rencana itu diungkapkan Penjabat Bupati daerah otonom baru itu ketika melihat langsung

kondisi sekolah swasta di sana yang sudah memprihatinkan, Selasa.

Penjabat Bupati Labusel, Hj R Sabrina, mengatakan akan mengusulkan pembangunan SD di kawasan perbatasan dimaksud dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Rajo Makmur Siregar mempelajari rencana pembangunan fasilitas umum dimaksud di Cindur. ”Coba pelajari! Usulkan pembangunan SD Negeri untuk desa ini, kalau bisa dimasukkan dalam perubahan APBD tahun 2009,” pinta Hj Sabrina kepada Rajo Makmur.

Kadis Pendidikan itu selanjutnya akan mempelajari bentuk pengusulan pembangunan SD untuk Dusun Cindur dalam P-APBD tahun 2009. ”Kita akan pelajari pengusulan dana pembangunannya, karena masyarakat di sini sudah sangat membutuhkan sekolah dasar bagi anak-anak yang tinggal di kawasan perbatasan ini,” ujar Rajo yang bersama Pj Bupati turun ke daerah rawan konflik itu.

Warga Dusun Cindur, Rudi Hasibuan (31) khawatir daerah yang selama ini masuk dalam administrasi Pemkab Labuhanbatu akan menjadi bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dia mengaku hampir setiap saat warga desa mendapat isu tidak mengenakkan terkait persoalan perbatasan Provinsi Sumut dan Riau itu.

”Cobalah pikir, hampir setiap saat kita mendapat isu kalau daerah ini akan menjadi bagian dari Provinsi Riau. Padahal, kami selama ini mengurus kartu keluarga dan KTP ke Pemkab Labuhanbatu,” ujarnya, sambil menunjukkan KTP atas namanya.

Dikatakannya, cara-cara oknum yang berasal dari Rokan Hilir mempengaruhi masyarakat agar mau bergabung dengan Provinsi Riau, luar biasa. Begitu juga propanganda bangunan sarana umum yang lebih baik ketimbang bangunan milik Pemkab Labuhanbatu. Bangunan fasilitas umum sudah berdiri di sana sebagai tandingan.

”Sudah banyak contohnya, Pos Polisi yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dibangun pihak Riau jauh lebih besar dari pada Pos Polisi Polres Labuhanbatu. Ukuran Pos Polisi mereka mirip Polsek kita besarnya,” katanya, sambil mengajak wartawan menuju Pospol dimaksud. SD swasta di kampung mereka dibangun dengan dana swadaya. Begitu juga dengan gaji guru sekolah berasal dari masyarakat. Sedang Pemkab Rokan Hilir berupaya mempengaruhi masyarakat Labuhanbatu untuk menarik simpatik dengan menyediakan sekolah permanen.

”Kami mengharapkan pemerintah Provinsi Sumut memperhatikan daerah ini. Karena pemerintah Riau sudah membuat bangunan tandingan yang jauh lebih bagus agar masyarakat simpatik dan mau bergabung dengan mereka,” pinta Rudi.

Melihat peranan Pemkab Rokan Hilir begitu ambisi mencaplok daerah perbatasan itu, katanya, sangat mengkhawatirkan masyarakat bila suatu saat kawasan yang selama ini dalam wilayah Labuhanbatu jatuh ke Pemkab Rokan Hilir.

”Kalau lama-lama daerah ini tidak diperhatikan pemerintah Provinsi Sumut dan Labuhanbatu, bisa lepas menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Padahal, batasnya jelas-jelas sungai Cindur. Malah mereka (Riau) sudah melewati tapal batas yang dibangun puluhan tahun lalu,” kata petani sawit itu mengajak wartawan melihat tapal batas di sana. (Sic)